Masyarakat Dianjurkan Beli Tanah Bersertifikat

Spread the love

Hendrik Setitit. FOTO: YOSEF/TIMEX

TIMIKA,TimeX

Hendrik Setitit, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menganjurkan kepada masyarakat sebelum membeli tanah ada hal-hal penting yang harus diketahui agar tidak tertipu terutama pastikan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat.

Baca juga : Kasus Penggelapan Modus Penjualan Rumah di Facebook Dihentikan

“Jika kamu tertipu, kebayang kan berapa uang yang melayang? Tapi jangan takut untuk membeli tanah, apalagi tanah merupakan salah satu pilihan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan meskipun  mahal,” kata Hendrik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/6).

Dikatakan, harga tanah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan tanah. Untuk menghindari penipuan tips membeli tanah bisa dipraktikkan.

“Kalau beli tanah sebaiknya sudah ada sertifikatnya. Yang fatal di Timika ini banyak yang salah beli tanah,” katanya.

Menurutnya, jika ingin membeli tanah sebaiknya ditelurusuri siapa pemilik sebenarnya tanah yang akan dibeli. Jangan terburu-buru untuk membeli tanah sebelum tahu pasti kondisinya.

“Sekurang-kurangnya tanya ditetangga atau siapapun bahwa betul-betul tanah itu miliknya, jangan sampai sudah beli baru ada yang klaim miliknya lagi,” tuturnya.

Selain itu lanjutnya, mencari tahu kepemilikan tanah yang sebenarnya sangat penting, terlebih apabila membeli tanah kosong, jangan sampai membeli dari orang yang bukan pemilik sebenarnya.

Masyarakat yang ingin membeli tanah harus mengecek status tanah, apakah bermasalah atau tidak, sedang dijaminkan atau tidak dan dalam sengketa atau tidak.

“Jadi alangkah baiknya telusuri baik-baik dulu tanah itu, sudah bersertifikat atau belum, tanah itu bermasalah atau tidak,” jelasnya.

Kemudian jika membeli tanah yang sudah bersertifikat sebaiknya segera ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dicek  kebenaran lokasi itu. Sebab kalau sudah ada sertifikat rata-rata sudah ada PBB.

Bagi masyarakat hendak membeli tanah, ia juga menyarankan sebaiknya menghindari pembelian dengan surat pelepasan. Surat pelepasan belum tentu benar karena surat pelepasan bisa dibuat-buat oleh oknum. Bahkan, sertifikat pun bisa diatas sertifikat.

“Ada juga tanah yang statusnya masih hutan lindung. Tanah itu tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Seperti tanah di SP6 sana, ada yang sudah beli tapi setelah ditelusuri ternyata itu hutan lindung, jadi tidak bisa dikeluarkan sertifikat sampai sekarang,” tutupnya. (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *