Bappeda  Inventarisir Kebutuhan Pelepasan Kawasan Hutan

Spread the love

SUASANA – Suasana saat rapat Inventarisir Kebutuhan Pelepasan Kawasan Hutan di Kantor Bappeda, Kamis (23/6). FOTO: YOSEF/TIMEX

TIMIKA,TimeX

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar rapat menginventarisir kebutuhan pelepasan kawasan hutan. Invetarisasi tersebut diperuntukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Mimika yang sedang atau akan merencanakan pembangunan.

Baca juga : Dinsos Jayawijaya Cegah Kepala Kampung Bawa Kabur BLT

“Kegiatan hari ini berkaitan dengan inventarisasi pelepasan kawasan hutan di Mimika. Sejauh ini kita terkendala pelepasan kawasan hutan, soalnya direvisi Rencana Tatat Ruang Wilayah (RTRW) Mimika ternyata banyak sekali tata ruang kawasan yang tidak sesuai di kita punya RTRW. Itu yang menjadi kendala sehingga terjadi tumpang tindih kawasan,” kata Scienray Aris Morin, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda saat ditemui usai rapat di Kantor Bappeda, Kamis  (23/6).

Ia menjelaskan yang dimaksud tumpang tindih adalah perbedaan data antara kenyataan di lapangan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Contoh kawasan perkotaan di Mimika sudah gedung permukiman dan segala macam, ternyata di data KLHK masih status kawasan hutan. Jadi kita kumpulkan OPD dan BUMN untuk membicarakan perencanaan pembangunan yang sudah mereka rencanakan di beberapa lokasi, agar tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

Ia menjelaskan, OPD diminta untuk menginventarisir agar pihaknya bisa membuat usulan ke KLHK agar jika bangunan yang direncanakan berada di status kawasan hutan dapat diturunkan statusnya menjadi kawasan yang sesuai, sehingga pembangunan dapat dilakukan.

“Contoh Dinkes mau bangun Puskesmas Wania atau Kwamki Narama, tapi status lahannya masih kawasan hutan, tapi kawasannya sudah pemukiman, makanya itu kami akan proses masukan ke usulan ke KLHK untuk nantinya dilakukan pelepasan status  kawasan dari hutan ke pemukiman,” ujarnya.

Setelah diusulkan menurutnya, KLHK akan menggeluarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPD untuk pengajuan penurunan status kawasan.

Adapun tiga langkah penurunan status kawasan atau pelepasan kawasan kehutanan yang dapat dilakukan yakni dengan menunggu revisi RTRW Provinsi, cara parsial (pengajuan pelepasan kawasan kehutanan), dan Tanah Objektif Reformasi Agraria (TORA).

“Inventarisir ini bagi OPD yang sudah membangun maupun rencana, jadi ada tiga mekanisme untuk merubah kawasan hutan pertama menunggu revisi RTRW Provinsi, Parsial dengan inventarisasi, data hasil nanti kita kirim ke KLHK tim terpadu akan analisa. Ini sesuai dengan perencanaan, kalau tidak yah itu akan jadi temuan KLHK. Jadi kita usulkan 40.000 hektare lebih belum tentu semua keluar (pelepasan status kawasan hutan), atau dengan Tanah Objektif Reformasi Agraria dia menjawab kondisi keterlanjuran. Contohnya di situ seharusnya adalah kawasan hutan, tetapi kondisi nyatanya sudah jadi pemukiman, nah itu namanya kondisi keterlanjuran, kita harus dorong pelepasannya melalui TORA,”  paparnya.

Ia menyampaikan inventarisasi yang dilakukan dan penyelesaian status kawasan kehutanan dilakukan untuk keperluan jangka panjang pembangunan di Mimika.

“Inventarisasi  OPD ini untuk jangka panjang, untuk 20 tahun kedepan. Kalau seumpama sudah terlanjur bangun dan itu masuk kawasan hutan maka dia harus kasih tau lokasinya mana di titik mana. Begitupun dengan yang direncanakan untuk nanti kami usulkan pelepasannya,” tutupnya. (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *