157 Paket Program OPD Selesai Ditender

Spread the love

Bambang Wijaksono. FOTO: YOSEF/TIMEX

TIMIKA,TimeX

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika mencatat berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) per Juni sudah 157 paket progran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika yang sudah selesai proses tender.

Baca juga : Kasus Penggelapan Modus Penjualan Rumah di Facebook Dihentikan

Bambang Wijaksono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjelaskan, data tersebut disampaikan per 22 Juni 2022 pukul 24.00 WIT. Jumlah paket yang tercatat sebanyak 3.273 paket kegiatan dengan nilai pagu angggaran Rp2,98 triliun. Jumlah paket tersebut sesuai data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Paket itu terbagi dari penyedia itu bisa tender dan non tender 2.074 paket kegiatan, kemudian ada swakelola sebanyak 1.198 paket,” kata Bambang Wijaksono ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/6).

Dikatakan, jumlah paket tersebut ada yang masih dalam draft belum berproses, sedang, dan berproses, dan sudah selesai proses tender.

Dari total 2.074 paket tender dan non tender sebanyak 157 paket tender sudah selesai.

Jumlah paket yang telah selesai tender menurut Bambang bukan sedikit, namun karena dipengaruhi penggunaan sistim Peraturan Pemerintah yang menyebutkan paket bernilai dibawah Rp1 miliar bisa dilakukan pengadaan langsung atau non tender.

“Non tendernya sebanyak 373 paket. Ini ada yang pengadaan langsung ada yang nilainya meskipun kecil namun libatkan pihak ketiga tetap terinput jika dari operator OPD mengimput,” katanya.

Dalam paket non tender katanya, ada pula yang sementara berproses.

Ia juga mengaku belum semua terinput di dalam data, sebab masih ada OPD yang belum menginput meskipun kegiatan non tender sudah berjalan.

“Bukan berarti jumlahnya hanya sekian, mungkin ada cuman tidak dicatatkan. Ada yang sudah berjalan juga misalnya pengadaan ATK cuman mereka tidak input di sistem padahal sudah jalan dan harus diinput,” ujarnya.

Ia mengatakan meskipun nilai kegiatan yang dilaksanakan wajib untuk diinput sesuai dengan RUP, sehingga ada kesesuaian antara yang sudah dibelanjakan dengan yang ada dalam perencanaan belanja.

“Kadang-kadang operator tidak input lagi itu, kemungkinan itu ada, sehingga sampai dengan triwulan pertama kok sedikit sekali. Ini bukan berarti OPD tidak berjalan, tapi mereka belum mencatat di sistem, kami selalu berharap agar bisa diinput sehingga progresnya bisa terupdate secara nasional,” tutupnya. (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *