Tidak Boleh Pasok Ternak Qurban dari Luar Daerah

Spread the love

Sabelina Fitriani. FOTO:YOSEF/TIMEX

TIMIKA, TimeX

Dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Menteri Pertanian RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022, salah satu poinnya adalah memperketat pengawasan lalulintas ternak berkuku belah ke wilayah masing- masing provinsi terutama dari daerah tertular/terduga PMK.

Baca juga : Harga Babi Naik, Penjualan Daging Sepi

Sabelina Fitriani, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Mimika mengatakan, menjelang  perayaan Idul Adha atau hari raya qurban, Pemerintah Provinsi Papua menindaklanjuti surat edaran tersebut, dengan mengeluarkan surat edaran sebagai hasil rapat koordinasi kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Papua.

“Jadi tidak boleh pasok sapi untuk qurban dari luar.  Termasuk sapi bibit di masa wabah PMK. Yang bisa hanya dari Merauke, Keerom, Sorong dan Manokwari, ” kata Sabelina Fitriani kepada Timika eXpress, Selasa(24/5)

Katanya, ini dalam rangka menindaklanjuti surat edaran tersebut. Makanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ternak sapi pada hari raya Idul Adha (Idul Qurban) dan pengadaan bibit ternak diharapkan mengadakan dari wilayah kabupaten/kota setempat (lokal).

Apabila tidak mencukupi dapat didatangkan dari dalam wilayah Papua dan Papua Barat (Kabupaten Merauke dan Sorong) yang masih merupakan daerah bebas PMK dengan memenuhi persyaratan meliputi ternak sapi atau kambing berasal dari daerah sumber bibit tersebut di atas dan bukan dari daerah luar Papua atau Transit.

Kabupaten atau kota yang mengadakan ternak wajib memantau sumber bibit di daerah asal dan dipastikan ternak berasal dari daerah sumber bibit tersebut di atas.

Dilakukan pemeriksaan Brucellosis 100 persen di laboratorium terakreditasi pada daerah asal ternak dan hanya ternak sapi/kambing yang negatif dapat dilalulintaskan.

Selain itu perlu dilakukan karantina selama 14 hari di daerah asal ternak dan sebelum ternak sapi/kambing dilalulintaskan harus negatif PMK melalui uji laboratorium terakreditasi.

Sebelum sapi disertifikasi oleh pihak karantina, pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi dari daerah tujuan, daerah asal, dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani oleh dokter berwenang. Kalau melalulintaskan ternak antar provinsi rekomendasinya diterbitkan oleh provinsi, dan jika melalulintaskan ternak antar kabupaten kota rekomendasi diterbitkan oleh kabupaten setempat. (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *