Kantor Konsultan Pajak Wilsari dan Puji Rahayuningsi Diresmikan

Spread the love

FOTO BERSAMA – Wilsari, Puji Rahayuningsi dan rekan foto bersama di depan kantornya, Selasa (24/5). Foto: Indri/TimeX

TIMIKA,TimeX

Ambar Harum Ari, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Mimika mengemukakan 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak.

Baca juga : OPD Harus Ada Anggaran Perawatan Aset

“Kita bisa melihat kontribusi pajak untuk Indonesia pada saat dilanda Covid-19,” ujar Ambarita dalam sosialisasi pajak dengan tema ‘Hak dan Kewajiban Wajib WP’ mengawali acara peresmian Kantor Konsultan Pajak Wilsari dan Puji Rahayuningsi di Jalan KH Dewantoro depan Masjid Babusallam, Selasa (24/5).

Ia menegaskan, karena dengan adanya pajak negara bisa memberikan subsidi untuk pembelian vaksin juga memberikan bantuan pra kerja. Dengan demikian keberadaan kantor konsultan ini dapat dikatakan sebagai sparring partner untuk mengawasi penerimaan pajak negara.

Kesempatan itu, ia menekankan, hak dan kewajiban dalam membayar pajak adalah satu paket bagi Wajib Pajak (WP) yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu menjadi satu paket dan setiap undang-undang bagi warga negara, hak WP tentu diberikan sesuai pelaksanaannya. Artinya kewajiban itu diberikan saat seseorang masuk dalam kriteria membayar pajak dan memiliki NPWP.

Selain itu, WP juga melekat pada proses selanjutnya berhak untuk mengajukan keberatan apabila semua kewajibannya dipenuhi, jika tidak maka keberatan WP akan ditolak.

“Jadi kewajiban bayar pajak itu sudah wajib bukan sukarela, dan dapat dipaksakan, jika tidak maka WP dapat dikenakan sanksi pajak dan administrasi serta pidana, sehingga memang butuh keseriusan dalam membayar pajak,” ujarnya.

Dikatakan, keberadaan konsultan pajak ini juga merupakan mitra dari WP dan juga menjadi penengah antara WP dan KPP.

Sementara Wilsari, Managing Partner Kantor Konsultan Pajak dan Hukum mengatakan, kehadirannya  dan rekannya ini ada visi dan misi. Dimana ingin memberikan jasa-jasa konsultan dengan kopetensi tinggi, berintegritas, objektif sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

“Saya memang sudah menjadi konsultan pajak di Mimika sejak 2015, dan sudah memiliki klaim. Namun kami berpikir untuk memiliki kantor di Mimika untuk bisa melebarkan sayap kami,” tuturnya.

Menurut Wilsari, selama ini banyak pengusaha memiliki administrasi yang sangat kacau akhirnya mereka harus membayar pajak yang cukup besar.

“Jadi kami sebagai mitra strategis, kami posisi di tengah jadi bisa membantu, dan memberikan edukasi kepada WP, para pengusaha ini kadang administrasinya kacau akhirnya bayar pajak mahal sehingga mereka berpikir diperas oleh KPP. Nah, itu sebabnya harus tertib administrasi, di situlah hadirnya kami,” jelasnya.

Kemudian, Puji Rahayuningsih, Patner KKP WA/PR menjelaskan, tidak hanya di Mimika saja dirinya dan rekannya  melebarkan sayap tetapi ada juga kantor konsultan yang mereka buka di Jogjakarta yang rencananya diresmikan dalam waktu dekat.

“Setidaknya kita dapat memberikan edukasi juga kepada masyarakat Mimika, karena selama ini orang mendengar pajak sudah takut dulu. Padahal sebenarnya pajak ini bukan sesuatu hal yang menakutkan,” tuturnya.

Arif Sudiman, Patner KKP WA/PR juga menjelaskan, kehadiran konsultan pajak untuk membantu WP atau orang yang pengetahuan pajak dan hukum terbatas.

“Apalagi di Mimika inikan jauh dari pusat, sehingga informasi, komunikasi menjadi lebih lama. Kami selama ini kiprah kami di Jakarta sudah lebar, jadi tentu interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang memang bersentuhan dengan kebijakan itu jauh lebih cepat,” pungkasnya. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *