John Gobai: Perlunya Solusi Pro-Kontra Pemekaran Wilayah Papua

Spread the love

SERAHKAN-John NR Gobai, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua saat menyerahkan buku kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doly Kurniawan, juga  Anggota DPR RI Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun (kanan). (Foto:Ist/TimeX)

TIMIKA, TimeX

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai menyarankan kepada Pemerintah Pusat untuk menunda rencana pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Yang terpenting adalah mencari solusi dan menyamakan persepsi dari kelompok yang pro pemekaran dan menolak (kontra) pemekaran DOB di Papua.

“Saya bersama beberapa anggota DPRP serta Tokoh Masyarakat (Tomas) Intan Jaya, Bartol Mirip sudah sampaikan langsuung ke anggota Komisi II DPR RI untuk undang secara resmi DPRP yang sudah menampung aspirasi masyarakat Papua, baik yang menolak dan mengusulkan pemekaran,” katanya.

Kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doly Kurniawan, Anggota DPR RI Komisi II DPR RI, diantaranya Komarudin Watubun dan Guspardi selaku Kapoksi FPAN di Komisi II DPR RI, John Gobai pun telah menyampaikan terkait banyaknya masyarakat yang menolak dan menyetujui pemekaran, bahwa rentang kendali pemerintah hanya dapat didekatkan melalui sarana transportasi, bukan semata lewat pemekaran wilayah.

“Dengan membuka akses sarana transportasi, maka aparat pemerintah berkaitan dengan gaji dan jatah beras serta hak-hak lainnya bisa cepat sampai ke tempat tugas dan segera didapat, termasuk pelayanan pemerintah dekat dengan masyarakat,” katanya.

Menurut John, tidak ssedikit masyarakat asli Papua yang menyatakan menolak rencana pemekaran wilayah di Papua, karena mereka menagih janji serta komitmen Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan akar masalah di Papua, yaitu distorsi sejarah dan serangkaian aksi kekerasan di Bumi Cenderawasih selama ini.

Termasuk moratorium pemekaran juga dipertanyakan, apakah sudah dicabut atau belum, dan apakah ini adil bagi provinsi lain di Indonesia yang juga sedang berjuang dan minta pemekaran.

Menurut John, pemekaran kabupaten di Papua yang harus didahulukan, yakni daerah pesisir Nabire, Numfor, Ketengban, Yalimek, Kokonao, Agimuga  dan Ghondumi Sisare serta beberapa lainnya.

Dalam pertemuan itu juga John Gobai menyerahkan beberapa buku tentang Papua agar dijadikan referensi bagi Pemerintah Pusat dalam pengambilan keputusan.

“Sebagian besar menolak pemekaran DOB di Papua karena dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan baru, yaitu Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua.

Disamping itu katanya, Badan Legislasi DPR RI secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022, lalu kurang dari sepekan kemudian, yakni pada 12 April 2022, RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Untuk diketahui, tiga RUU DOB antara lain RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (tim)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *