Hanya 23 Mantan Anggota DPRD yang akan Dibayar Gaji Pokok

Eltinus Omaleng. FOTO:YOSEF/TIMEX

TIMIKA,TimeX

Penyelesaian polemik kekosongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menunggu surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga : PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik PON XX

Eltinus Omaleng, SE MH,  Bupati Mimika mengatakan SK dari Gubernur Papua untuk mengaktifkan DPRD Mimika periode 2019-2024 sudah disiapkan, akan tetapi pihak provinsi belum akan menyerahkan SK tersebut karena belum adanya pembayaran kompensasi bagi anggota DPRD periode 2014 -2019.

“Jadi caranya itu sekarang SK itu sudah ada di Provinsi, dia (Provinsi) tidak berani serahkan ke kami, karena kami belum bayar kompensasi yang teman-teman DPRD lama itu,” kata Eltinus Omaleng saat ditemui Timika eXpress di hotel Grand Mozza, Rabu (8/9).

Ia juga menjelaskan syarat pembayaran hak sudah didiskusikan dengan BPK, biro hukum, inspektorat serta Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

“Jadi keputusan itu kita tidak bisa ambil sendiri, harus ada persetujuan dari BPK dan semua pihak terkait di Provinsi, baru kami jalankan, jadi kami harus sama-sama jalan supaya kedepannya tidak salah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam pembayaran hak tersebut BPK juga menyampaikan ada 9 orang anggota DPRD Mimika yang kembali terpilih yang tidak akan mendapatkan hak.

“Kalau dibayar berarti mereka dapat dobel, artinya kalau mereka kena kita yang pemberi kita kena juga,” ujarnya.

Menurutnya, hanya 23 orang penggugat tersebut yang akan mendapatkan tunjangan berupa gaji pokok.

“23 orang yang penggugat itu saja yang dibayar, tapi bayarnya, bukan tunjangan lain, hanya gaji pokok tok,” katanya.

Ia mengaku pembayaran tersebut hanya bisa dilakukan setelah adanya surat dari BPK Provinsi.

“Itu yang nanti kami tunggu surat dari BPK. BPK juga serius mereka sudah tindak lanjuti, kita punya surat kemudian mereka juga sudah informasikan ke kita bahwa mereka juga harus laporkan ke pusat, mereka sendiri yang bawa ke Jakarta,”jelasnya.

SK akan turun setelah pembayaran hak DPRD periode 2014 sampai 2019 dilakukan oleh Pemkab Mimika.

“Anggaran Pembayaran itu sudah siap di Perubahan, setelah dari sana (Provinsi) perintahkan, turun setuju mana-mana yang dibayar, baru kita bayar, uang kan sudah siap,” ungkapnya.

Anggaran yang disiapkan untuk pembayaran hak katanya sebesar Rp23 miliar, tetapi kemungkinan akan dikurangi.

Kata dia, angka Rp 23 miliar ini sebelumnya dengan memperhitungkan 9 orang yang kini terpilih kembali. Kemudian tunjangan lain termasuk 35 orang.

“Tapi ternyata disitu 9 orang nggak boleh dibayarkan termasuk tunjangan lain juga tidak boleh,” sebutnya.

Ia menambahkan akibat kekosongan DPRD maka penetapan anggaran perubahan akan tertunda, namun hal tersebut bisa diatasi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati.

“Jadi kita tunggu waktu mulai dihitung dari 30 Juli, sampai dengan 30 September setelah selesai 60 hari, maka otomatis kita buat Peraturan Bupati berjalan,” jelasnya.

Usai SK diberikan maka DPRD Mimika periode 2019-2024 bisa kembali melaksanakan kewajiban kembali.

Penulis : Yosef/Charlan

Editor : Linda

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *