Kepsek dan TU jadi Tersangka Korupsi Dana Bos SMAN 1 Mimika

M. Ridosan. FOTO: ABI SUZA HUTAGALUNG/TIMEX

TIMIKA, TimeX

Kejaksaan Negeri (kejari) Mimika, sudah menetapkan Kepala Sekolah (Kepsek) dan Ketua Tata Usaha (KTU) Sekolah sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana BOS dan dana BOP di SMA Negeri 1 Mimika.

Baca juga : Pemerintah Segera Tindak 10 Korupsi Terbesar di Papua

Baca juga : DPRD Soroti Telkom Lamban Perbaiki Jaringan Depan SMPN 2

Mohammad Ridosan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mimika mengatakan perkembangan kasusnya sudah ada hasil perhitungannya, dimana kerugian negara sebesar Rp 516 juta rupiah, sementara dana BOS sebesar Rp1,8 miliar dan BOP sebesar Rp400 juta.

Oleh karena itu, sudah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang khusus dan sudah ditetapkan nama dua orang tersangka.

“Mungkin akan dilakukan lagi pemeriksaan sebagai tersangka. Untuk memikirkan hal-hal yang baru dan tidak enak diluaran, maka akan diserahkan kepada Kajari baru nanti untuk menetapkan apakah akan dilakukan penahanan atau tidak dan masih tetap berlanjut,” kata Ridosan, Kamis (22/7) saat ditemui di Kantor Kejari Mimika Jalan Agimuga Mile 32.

Dijelaskan, untuk nilai kerugian negara sebesar Rp 516 juta, sedangkan untuk dana BOS itu sebesar Rp1,8 miliar dan BOP sebesar Rp400 juta. Dari dua sumber anggaran itu, SMA Negeri 1 Mimika pengelolaan di tahun 2019 ada yang ditemukan selisih yang menjadi kerugian sekitar Rp 516 juta.

Dari aset perhitungan dan pemeriksaan itu sudah ditetapkan dua orang tersangka. Salah satunya kepala sekolahnya yang bertanggungjawab di sekolah tahun 2019 dan satu lagi Kepala Tata Usaha (KTU) SMA N 1 Mimika.

“Sejauh ini dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan, kami belum melihat bahwa peran atau niat bendahara untuk memperkaya atau menguasai dan itu kesimpulan kami,” lanjut Donny Umbora Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipikus).

Disinggung mengenai laporan fiktif, dikatakan, dari laporan awal mengatakan bahwa ada penyalahgunaan dana BOS, dari situ Kejari melakukan klarifikasi mulai dari proses penyelidikan dan ada peristiwa pidana yang ditemukan dimana ada pengeluaran-pengeluaran data dukungnya itu fiktif atau pertanggungjawabannya fiktif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tindak pidana sehingga ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan dan proses selanjutnya.

Dari hasil penyidikan dan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menyatakan ada kerugian, senilai Rp 516 juta ini terlihat kecil tapi kalau dilihat dari masalah yang ada di dana BOS ini cukup besar.

“Mungkin dengan ini kami berharap ke sekolah-sekolah yang lain supaya menggunakan dana bos dengan bijak, hati-hati dan benar yang sesuai dengan pentunjuk dan teknis (juknis) yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud.

Mengenai dua tersangka ini, dari ketentuan Juknis yang paling bertanggungjawab itu adalah kepala sekolah karena dia merupakan penagungjawab dana BOS, sedangkan untuk orang yang paling menikmati dana tersebut belum bisa dipastikan karena dana itu terpisah-terpisah,” terang Donny.

Untuk Komite Sekolah, Donny mengatakan sejauh ini dia tidak dilibatkan dan belum diperiksa, sebab dalam pemeriksaan itu komite tidak terlibat dalam prosesnya.

Karena untuk penanganan dana BOS, pihak sekolah melibatkan sesuai dengan Juknis, yang dimulai dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab, bendahara, orangtua di luar komite, dan guru diluar samacam sistem struktural sekolah.

Kemudian alasan kenapa sampai KTU ditetapkan sebagai tersangka, karena seperti yang diketahui KTU hanya mengurusi urusan administrasi. Donny juga menerangkan dari hasil penyidikan ini sudah masuk materi penyidikan dan  alat bukti sudah mencukupi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena dilihat ada peran  serta dalam kasus itu.

“Kalau untuk menikmati, itu nanti kami lebih dalam lagi ke depan, intinya dari perbuatan tersebut ada kerugian negara, nanti kalau memang menikmati nanti kami jerat dengan Pasal 18 Pasal ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tetang uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.

Sehingga jika dari hasil persidangan terbukti bahwa yang bersangkutan menikmati, maka nanti itu tanggung jawab tersangka untuk mengembalikan.

“Kalau untuk etikad baik saat ini kami menunggu sampai setelah diperiksa sebagai tersangka dulu, baru nanti kalau memang ada itikad baik, baru bisa diakomodir atau kalau memang mereka mau kembalikan kerugian bisa disetor kembali untuk kami jadikan barang bukti juga,” imbuhnya.

Penulis : Abi

Editor : Linda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *