Loading

wait a moment

Pemerintah Segera Tindak 10 Korupsi Terbesar di Papua

JAKARTA, TimeX

Menko Polhukam, Mahfud Md, memaparkan sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus melalui pendekatan hukum dan keamanan.

Di awal jumpa pers, Mahfud Md memaparkan sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan. Mulai dari dana Otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota Orang Asli Papua (OAP) di parlemen.

“Pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya,” kata Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (19/5/2021).

Namun untuk melindungi itu semua, pemerintah perlu melakukan pendekatan hukum dan keamanan. Hal yang pertama adalah perburuan para teroris. Mahfud menegaskan bahwa orang yang diburu memang yang melakukan teror.

“Pertama, kita akan memburu para teroris, bukan organisasi Papua tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama yang disebut,” ucapnya.

Langkah yang kedua adalah penelusuran penyalahan dana negara. Menurut Mahfud, selama ini ada yang mempertanyakan mengapa korupsi di Papua dibiarkan.

“Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” ungkap Mahfud.

“Ini akan dilakukan penegakan hukum kepada mereka,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga membantah pendapat yang menyebut Pemerintah mengeruk kekayaan Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pengeluaran yang dikeluarkan untuk dua daerah itu lebih besar ketimbang pendapatannya.

Bahkan dalam rinciannya, Mahfud mengungkap untuk Papua sendiri, Pemerintah telah mengeluarkan uang sebesar Rp46 triliun. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *