Panglima TNI: Pilihan Politik Jangan Pudarkan Persatuan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan perbedaan pilihan politik selama kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat, hendaknya tidak sampai membuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat setempat semakin memudar.
Spread the love

TIMIKA,TimeX

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan perbedaan pilihan politik selama kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat, hendaknya tidak sampai membuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat setempat semakin memudar.

Pesan itu disampaikan Panglima TNI saat menggelar tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, di Hotel Rimba Papua Timika, Sabtu (29/11/2020).

“Perbedaan dalam politik jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa memudar. Jangan terpancing dengan berbagai isu hoaks yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita,” pesan Panglima TNI yang disampaikan melalui Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad kepada wartawan di Timika.

Untuk diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi Irwasum Polri melakukan kunjungan kerja di Mimika, Sabtu (28/11/2020) sekitar Pukul 12:45 WIT, dengan menggunakan pesawat TNI AU.

Mayjen Achmad Riad, selaku Kapuspen TNI didampingi Irjen Pol. Argo Yuwono selaku Kadiv Humas Polri kemudian melakukan konferensi pers di RPH, sesaat setelah pertemuan tertutup.

Dikatakan, dari pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan pertama pertemuan ini merupakan  forum komunikasi atau tatap muka antara pimpinan khususnya pemerintah dengan masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat.

Lanjutnya, Panglima TNI dan Kapolri menekankan beberapa hal pertama masalah protokol kesehatan. Dimana, di wilayah Papua dan Papua Barat masih cukup tinggi.

Untuk itu, perlu kerja sama dalam mengatasi Covid-19 ini dengan menerapkan 3-M yaitu menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan.

Selain itu kata dia, jelang Pilkada diharapkan adanya kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi.

Oleh karenanya, semua komponen masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun demokrasi yang lebih baik hingga dapat mensukseskan Pilkada demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua maupun Papua Barat.

“Perbedaan dalam berpolitik jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan memudar. Dan jangan terpancing dengan berbagai isu hoax dan sebagainya. Yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan. Papua dan Papua Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menyadari bahwa peran tokoh agama, tokoh masyarakat, memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kedamaian situasi yang ada saat ini.

“Bagaimana kita selalu menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan diharapkan  tokoh-tokoh agama, tokoh adat, Forkopimda untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dan perlu juga disampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2020 Tentang Tim Koordinasi terpadu percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden,” katanya.

Hal itu menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendekatan peningkatan kesejahteraan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat.

Panglima juga berpesan agar semua elemen sama-sama meningkatkan kualitas masyarakat Papua melalui pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kehidupan, agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya.

Sementara itu, Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kadiv Humas Polri mengatakan pola pendeketaan yang dilakukan oleh apparat keamanan di Papua adalah komunikasi.

“Kita Sudah melakukan komunikasi antara pemerintah dan TNI/Polri. Jadi, kita tidak perlu ragu-ragu dalam menyampaikan aspirasi.

Contoh adanya pasukan dari Jakarta datang ke Papua karena baru datang dan tidak mempunyai tempat tinggal akhirnya meminjam sekolah. Untuk itu,  komunikasi adalah hal yang sangat penting dan jangan menutup diri,” ujarnya.

Menurutnya, kedatangan TNI/Polri ke Papua adalah untuk sejahterakan rakyat dan melakukan pengamanan.

“Aparat keamanan tidak pernah melakukan pendekatan militer kepada masyarakat. Sebelum dilakukan penegakan hukum tentunya preventif, kita sama-sama dialog dan komunikasi demi menjaga keamanan Papua,” katanya.

Dirinya menegaskan,agar masyarakat tidak membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.

Penulis : Rina

Editor : Linda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *